Masalah etika adalah suatu hal yang kompleks dalam diskusi antropologi terapan. Meski persoalan etika jarang muncul pada kerja lapangan, namun apabila kegiatan antropologi di lapangan adalah perencanaan perubahan dan melaksanakan perubahan pada suatu kelompok masyarakat maka akan timbul pertanyaan etis. Apakah perubahan akan menguntungkan penduduk yang diteliti?
Pada tahun 1946, suatu perkumpulan antropologi terapan membentuk sebuah tim guna menyusun kode etik yang akan menjadi pedoman bagi para antropolog yang hendak menerapkan antropologi. Seiring berkembangnya kode etik antropologi maka versi terakhir kode etik disahkan pada tahun 1948. Pada hakikatnya, kode etik ini sama dengan sumpah bagi para dokter atau sumpah jabatan bagi para pejabat pemerintah.
Kode etika ini dijadikan pegangan di samping kode etika pribadi seorang antropolog sehingga ia berhati-hati dalam pelaksanaan pekerjaannya. Etika ini merinci kewajiban-kewajiban ahli antropologi terhadap pelbagai orang yang terlibat di dalam pekerjaannya. Misalnya saja merahasiakan nama para informannya. Pada suatu masyarakat tertentu pengungkapan nama seseorang khususnya dalam suatu karangan tulisan dapat sangat merugikan orang yang bersangkutan.
Selanjutnya, ahli antropologi terapan wajib melaksanakan penelitian secara ilmiah dan memberitahukan hasil penelitiannya kepada teman-teman sejawat. Selain itu, ia harus berjanji menjunjung tinggi martabat dan kesejahteraan umum masyarakat yang ditelitinya. Jadi, seorang ahli antropologi bertanggungjawab secara langsung atas segala sesuatu yang dilakukannya.
Seringkali suatu lembaga atau korporasi hanya memperkerjakan para ahli antropologi supaya mereka dapat membantunya mempopulerkan perubahan-perubahan yang telah direncanakannya kepada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran. Ahli antropologi yang bekerja pada suatu lembaga/korporasi itu dalam bekerja atau dalam penulisan laporan hasil pekerjaannya dapat mengalami hambatan-hambatan secara politis. Tentu saja suatu lembaga/korporasi tidak akan merasa senang jika tenaga ahli yang mereka biayai melakukan penelitian akan menghasilkan laporan berupa kecaman terhadap lembaga/korporasi itu sendiri.
Oleh karena itu, pertimbangan etika utama antropologi terapan yaitu apakah suatu proyek perubahan yang direncanakan sungguh-sungguh akan bermanfaat bagi kelompok masyarakat sasaran. Ini menjadi suatu persoalan yang terkadang diabaikan oleh lembaga/korporasi tertentu. Tetapi, itu menjadi pertimbangan penting bagi para ahli antropologi yang memang terikat pada prinsip relativitas kebudayaan bahwasanya kebudayaan-kebudayan masyarakat lain harus dihormati.
Disarikan dari: T.O Ihromi (ed.). 2006. Pokok-pokok Antropologi Budaya. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
